Lowongan Kerja Non PNS Kementerian PPN /Bappenas Tahun 2023
LOWONGANKERJA15.COM, Lowongan Kerja Non PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023.
Di tengah perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN) atau yang dikenal juga sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hadir sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional. Tahun 2023 ini, Kementerian PPN/Bappenas membuka lowongan kerja bagi para profesional yang tertarik untuk bergabung dan memberikan kontribusi dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan berkualitas. Dalam artikel ini, kami akan mengupas lebih lanjut tentang dua posisi menarik yang ditawarkan, yaitu Tenaga Ahli (TA) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Demokrasi di Indonesia dan Asisten Tenaga Ahli (TA) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Demokrasi di Indonesia.
Tenaga Ahli (TA) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Demokrasi di Indonesia:
Dalam demokrasi yang berlandaskan keadilan dan partisipasi masyarakat, pengaruh kelompok kepentingan memainkan peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan publik. Kementerian PPN/Bappenas memahami pentingnya memahami dinamika ini dan mencari tenaga ahli yang mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan berbagai kelompok kepentingan. Tugas utama Tenaga Ahli (TA) adalah melakukan analisis mendalam terkait pengaruh kelompok kepentingan dalam demokrasi Indonesia, mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan solusi yang berkelanjutan. Posisi ini menawarkan peluang unik untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi yang berpengalaman dalam rangka menciptakan demokrasi yang lebih dinamis dan inklusif.
Asisten Tenaga Ahli (TA) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Demokrasi di Indonesia:
Bagi mereka yang bersemangat untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, posisi Asisten Tenaga Ahli (TA) dapat menjadi langkah awal yang menarik di Kementerian PPN/Bappenas. Asisten Tenaga Ahli (TA) akan berperan sebagai pendukung Tenaga Ahli utama dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Dalam peran ini, Asisten Tenaga Ahli (TA) akan membantu mengumpulkan data, melakukan analisis kebijakan, serta mendukung proses koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini memberikan kesempatan berharga untuk
Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan nasional, memberikan kesempatan bagi para kandidat yang memiliki visi yang kuat untuk berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas di Indonesia. Dalam lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif, Anda akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para ahli dan praktisi yang berpengalaman serta mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang pengaruh kelompok kepentingan dalam konteks demokrasi kita.
Rekrutmen Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Demokrasi di Indonesia
Tenaga Ahli (TA) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Demokrasi di Indonesia
- Pendidikan minimal S2 Bidang Politik dari perguruan tinggi dengan akreditasi A;
- IPK minimal 3.00;
- Tidak terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Mampu menulis dan menganalisis dengan baik (melampirkan contoh tulisan yang pernah dipublikasikan);
- Ahli dan berpengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam lingkup penelitian yang relevan dan analisis kebijakan publik (policy paper);
- Dapat bekerjasama secara tim dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- Diutamakan berpengalaman meneliti/bekerja sama dengan instansi Pemerintahan/Mitra Pembangunan/NGO;
- Berkomitmen menyelesaikan tugas tepat waktu.
Asisten Tenaga Ahli (TA) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Demokrasi di Indonesia
- Pendidikan minimal S1 Bidang Politik (1 orang) dari perguruan tinggi dengan akreditasi A;
- IPK minimal 3.00;
- Tidak terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Mampu mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, serta memahami/mengikuti perkembangan isu;
- Mampu menulis laporan dan menganalisis hasil pengumpulan data dan informasi (melampirkan contoh tulisan yang pernah dipublikasikan);
- Dapat bekerjasama secara tim dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- Diutamakan berpengalaman meneliti/bekerja sama dengan instansi Pemerintahan/Mitra Pembangunan/NGO;
- Berkomitmen menyelesaikan tugas tepat waktu.
Note : Selalu waspada terhadap semua bentuk jenis penipuan lowongan kerja yang beredar. Ingat semua pendaftaran lowongan kerja itu tidak dipungut biaya apapun alias Gratis.
Batas lamaran : Paling lambat hari Jumat, 12 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.
Cara melamar lowongan kerja
Jika Anda tertarik untuk menjadi bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia, jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan kunjungi situs resmi Kementerian PPN/Bappenas untuk informasi lebih lanjut tentang kualifikasi, persyaratan, dan tata cara pendaftaran. Jadilah bagian dari perubahan positif dan berkontribusi dalam menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagi kandidat yang berminat wajib mengirimkan contoh tulisan/karya yang relevan (maks. 2 halaman), surat lamaran, CV, ijazah, dan transkrip nilai kepada Direktorat Politik dan Komunikasi melalui link dibawah ini
Pendaftaran secara Online
Silakan Daftar :
https://link.bappenas.go.id/RekrutmenPengaruhKelompok
(maks. 10 MB)
